Mewujudkan Skenario Peradaban Universal Indonesia dan Dunia Melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat peradaban baru yang bersifat universal. Dengan kekayaan sumber daya alam, keragaman budaya, dan posisi strategis di kancah global, Indonesia dapat memimpin perubahan besar dalam tatanan politik, ekonomi, sosial, dan teknologi dunia. Untuk merealisasikan visi ini, diperlukan kerangka hukum dan ketatanegaraan yang kokoh. Salah satu instrumen konstitusional yang dapat menjadi fondasi dalam mewujudkan peradaban universal adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).

TAP MPR memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Sebagai produk hukum tertinggi setelah UUD 1945, TAP MPR berperan dalam menetapkan kebijakan fundamental dan arah pembangunan negara. Oleh karena itu, TAP MPR harus diadaptasi dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip universal agar menjadi landasan kuat dalam membangun Skenario Peradaban Universal Indonesia dan Dunia.

Dalam artikel ini, akan dibahas secara komprehensif bagaimana TAP MPR dapat diubah dan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan peradaban universal yang mencakup kedaulatan ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan lingkungan hidup.

1.     Peran TAP MPR dalam Ketatanegaraan Indonesia  

• Sejarah dan Evolusi TAP MPR

TAP MPR merupakan produk hukum yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara sebelum amandemen UUD 1945.

TAP MPR menjadi instrumen utama dalam:

• Menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai panduan pembangunan nasional.

• Mengangkat dan memberhentikan presiden dan wakil presiden.

• Membentuk lembaga-lembaga negara yang menjadi pilar utama dalam menjalankan roda pemerintahan.

• Menetapkan kebijakan politik dan hukum yang bersifat strategis.

Namun, setelah amandemen UUD 1945 pada tahun 1999–2002, terjadi perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: 

• MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. 

• TAP MPR tidak lagi memiliki kedudukan hierarkis di atas undang-undang. 

• TAP MPR yang masih berlaku hanya yang dinyatakan tetap berlaku dalam TAP MPR No. I/MPR/2003.

Meskipun mengalami perubahan kedudukan, TAP MPR tetap memiliki pengaruh besar dalam membentuk kebijakan nasional dan menjadi instrumen strategis dalam menentukan arah pembangunan Indonesia. 

• Jenis-Jenis TAP MPR

  • TAP MPR yang bersifat pengaturan (Regeling) → TAP yang mengatur prinsip dan kebijakan dalam penyelenggaraan negara.

  • TAP MPR yang bersifat keputusan (Beschikking) → TAP yang berisi keputusan politik dan ketatanegaraan (misalnya pengangkatan atau pemberhentian presiden).

2.     Mengapa TAP MPR Penting untuk Skenario Peradaban Universal?

TAP MPR memiliki kedudukan sebagai produk hukum tertinggi setelah UUD 1945.

Oleh karena itu, TAP MPR dapat digunakan untuk: 

• Menetapkan visi dan misi negara dalam mewujudkan peradaban universal. 

• Membentuk struktur ketatanegaraan baru yang mendukung sistem pemerintahan berbasis teknologi dan kedaulatan ekonomi. 

• Menetapkan arah kebijakan ekonomi, sosial, dan teknologi dalam konteks global. 

• Mendukung transformasi besar dalam tatanan politik, ekonomi, dan sosial. 

Jika TAP MPR disusun dengan prinsip-prinsip peradaban universal, maka Indonesia dapat menjadi pelopor dalam membangun sistem global yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri.

3.     Strategi Penyelarasan TAP MPR dengan Prinsip Peradaban Universal

Untuk mendukung skenario peradaban universal, TAP MPR perlu disesuaikan dalam beberapa aspek kunci sebagai berikut:  

A.   TAP MPR tentang Kedaulatan Ekonomi Berbasis Universal Monetary Theory (UMT)

• Menetapkan Universal Monetary Theory (UMT) sebagai dasar sistem ekonomi nasional dan global.

• Mengakui Bank Emas Universal sebagai lembaga keuangan strategis untuk menopang sistem moneter nasional.

• Mengatur penggunaan cryptocurrency dan blockchain sebagai instrumen resmi dalam transaksi ekonomi.

• Menjadikan Universal Fund Indonesia (UFI) sebagai instrumen keuangan nasional untuk membiayai pembangunan dan investasi. 

Ini akan menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dalam sistem ekonomi global berbasis emas dan blockchain.  

B.    TAP MPR tentang Universal Medicine

• Mengakui pengobatan berbasis fitofarmaka dan nutrisi medicine sebagai pengobatan resmi nasional.

• Membentuk Universal Medicine Institute sebagai pusat pengembangan riset dan pengobatan berbasis teknologi nano, ultrasonik, dan enkapsulasi.

• Menjamin akses pengobatan berbasis AI dan teknologi universal bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Ini akan menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan pengobatan global berbasis bahan alam.  

C.   TAP MPR tentang Pengelolaan Lingkungan Berbasis Prinsip Universal

• Mengakui lingkungan sebagai entitas hukum yang memiliki hak atas perlindungan.

• Membangun sistem Universal Environmental Management untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

• Menerapkan teknologi energi hijau dan nuklir skala kecil sebagai sumber energi utama. 

Ini akan mempercepat transisi energi dan menjadikan Indonesia sebagai pusat energi bersih dunia.  

D.   TAP MPR tentang Reformasi Ketatanegaraan

• Membentuk Dewan Kebijakan Universal untuk mengawasi kebijakan nasional berbasis prinsip universal.

• Menyusun ulang sistem politik berbasis demokrasi partisipatif dengan teknologi blockchain.

• Mengadopsi sistem e-governance berbasis AI dan Big Data. 

Ini akan menjadikan sistem ketatanegaraan lebih transparan, efisien, dan partisipatif. 

E.    TAP MPR tentang Pendidikan Universal

• Mengakui pendidikan berbasis teknologi dan sains universal sebagai pendidikan wajib nasional.

• Membentuk Universal Coding Institute (UCI) dan Universal AI Institute (UAII) untuk mencetak SDM unggul di bidang teknologi.

• Menyediakan akses pendidikan gratis berbasis teknologi blockchain dan AI. 

Ini akan menciptakan SDM unggul yang mampu bersaing di tingkat global. 

F.    TAP MPR tentang Kedaulatan Teknologi dan Komunikasi

• Menetapkan AI, Blockchain, dan Big Data sebagai instrumen strategis nasional.

• Membangun Universal Satellite Network untuk kedaulatan komunikasi.

• Membangun jaringan internet global berbasis teknologi 6G dan satelit. 

Ini akan menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan teknologi global.

4.     Langkah Eksekusi dan Implementasi

• Menyusun draft TAP MPR baru tentang peradaban universal.

• Mendorong Sidang Istimewa MPR untuk membahas dan mengesahkan TAP MPR baru.

• Membentuk lembaga pengawas untuk implementasi TAP MPR.

• Melakukan penyesuaian UU dan peraturan pemerintah untuk mendukung TAP MPR baru.

5.     Penutup

Penyelarasan TAP MPR dengan prinsip-prinsip Peradaban Universal akan menjadikan Indonesia sebagai pusat kekuatan ekonomi, politik, dan teknologi dunia.

TAP MPR yang mendukung Universal Monetary Theory (UMT), Universal Medicine, dan Universal Technology akan mempercepat transisi Indonesia menjadi pusat peradaban baru.

Melalui langkah ini, Indonesia akan memimpin dunia menuju masa depan yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan universal.

Sebagai pelengkap, file pendukungnya :

• Videonya dapat disimak di sini.

• Lagunya dapat didengarkan di sini.

• Lagu dalam bahasa Inggeris, dapat dinikmati di sini.

• Lagu dalam bahasa Arab, dapat dinikmati di sini.